Manokwari, BeritaJoin.com — Gelombang suara rakyat menggema dari jantung Papua Barat. Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan, tumpah ruah dalam aksi damai dan orasi terbuka di perempatan lampu merah Haji Bauw, Manokwari, Selasa (22/5). Mereka menyuarakan satu sikap tegas: menolak premanisme yang berlindung di balik nama ormas.
Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan sekaligus perlawanan terhadap maraknya tindakan kekerasan, intimidasi, dan keresahan sosial yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan destruktif. Masyarakat menilai fenomena ini sudah sangat meresahkan dan mengancam ketentraman umum.
Ketua Sahabat Polisi Papua Barat, Jalil Lambara, dalam orasinya mengingatkan bahwa negara tidak boleh tunduk pada kelompok-kelompok yang menyalahgunakan kebebasan berserikat untuk menebar teror dan ketakutan.
“Kami mendesak Presiden dan Menteri Dalam Negeri segera mengevaluasi ormas-ormas yang kerap terlibat dalam kekerasan. Jika perlu, bubarkan ormas yang jadi sumber keresahan. Negara harus hadir, tegas, dan tidak kalah,” tegas Jalil disambut riuh peserta aksi.
Dalam aksinya, para orator juga mengutip Pasal 28E UUD 1945 dan Pembukaan UUD sebagai landasan konstitusional hak berserikat. Namun, kebebasan tersebut ditegaskan harus dijalankan secara bertanggung jawab, bukan untuk membungkus aksi premanisme atau melanggar hak-hak orang lain.
Aksi ini sekaligus menjadi dukungan moral kepada TNI-Polri agar bertindak tegas dan tidak ragu menindak individu atau kelompok mana pun yang mengatasnamakan ormas untuk melakukan pelanggaran hukum.
“Kami datang tanpa agenda politik. Ini murni kegelisahan rakyat. Kami ingin Manokwari tetap damai, tanpa intimidasi, tanpa bayang-bayang organisasi yang bersikap seperti preman,” ujar Jalil di akhir orasi.
Seruan keras ini mencerminkan kesadaran rakyat Papua Barat bahwa keamanan dan ketertiban bukan sekadar tugas negara, tapi juga tanggung jawab bersama. Dengan aksi ini, masyarakat mengirimkan pesan yang jelas: Papua Barat menolak tunduk pada kekerasan yang dibungkus simbol organisasi.[ars]
