Foto lustraai : Kantor Bupati Manokwari Selatan
Mansel, BeritaJoin.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan saat ini resmi menghentikan sementara proses rekrutmen tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. Kebijakan ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bagian dari upaya besar pemerintah untuk mendata secara menyeluruh tenaga honorer yang telah mengabdi selama ini.
Langkah ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian para pegawai honorer. Data tersebut akan dikirim dan diverifikasi oleh Kementerian PAN-RB Republik Indonesia. Harapannya, ketika ada rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke depan, nama-nama tenaga honorer yang sudah tercatat akan diprioritaskan.
Meski demikian, Kepala Suku Biak Manokwari Selatan, Erens Wakum, menyadari bahwa kebijakan ini bisa saja menimbulkan ketidakpuasan dari sebagian pegawai honorer. Namun ia mengajak semua pihak untuk tetap berpikir positif dan melihat kebijakan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak para tenaga honorer.
“Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pegawai honorer, untuk memberikan apresiasi atas kebijakan Pemprov Papua Barat dan Pemkab Manokwari Selatan. Mari kita jaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif, sehingga kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Erens.
Senada dengan hal tersebut, Fredik Inden, salah satu CPNS dan PPPK Formasi 2022, menyampaikan bahwa dirinya akan bersabar menunggu kebijakan selanjutnya dari pemerintah. Ia juga berharap agar kebijakan ini mendapat perhatian serius dan membawa perubahan positif bagi kondisi Papua Barat, khususnya di wilayah Manokwari Selatan.
“Kami berharap agar keputusan ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem perekrutan dan memberikan kesempatan lebih adil bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi,” ungkap Fredik.
Masyarakat diharapkan mendukung penuh langkah pemerintah daerah sebagai bagian dari proses penataan birokrasi yang lebih profesional dan manusiawi. Kebijakan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari upaya untuk memastikan bahwa para pengabdi daerah mendapatkan pengakuan yang layak atas dedikasi mereka.
