
{"data":{"pictureId":"f03d80f28ac74b7a9d5270281613d406","appversion":"4.5.0","stickerId":"","filterId":"","infoStickerId":"","imageEffectId":"","playId":"","activityName":"","os":"android","product":"lv","exportType":"image_export","editType":"image_edit","alias":""},"source_type":"vicut","tiktok_developers_3p_anchor_params":"{"source_type":"vicut","client_key":"aw889s25wozf8s7e","picture_template_id":"","capability_name":"retouch_edit_tool"}"}
Bintuni, BeritaJoin.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) khusus bagi anak dan perempuan di Yayasan Pendidikan Katolik St. Yohanis Bintuni, Selasa (6/5/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Jalan Raya Km 2, Kampung Masui, Distrik Bintuni Barat ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni. Bupati Yohanis Manibui, SE, MH hadir langsung dan secara simbolis menyerahkan dokumen akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada para siswa-siswi yayasan.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya dokumen kependudukan sebagai hak dasar yang dijamin Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Ia menyampaikan bahwa perempuan dan anak kerap kali menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dasar, sehingga perlu mendapat perhatian khusus.
“Sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan identitas oleh negara, serta bagian dari program kerja kami, saya bersama Bapak Joko Lingara memprioritaskan pelayanan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak,” tegas Bupati.
Bupati juga berharap program ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi menjadi langkah nyata dalam membuka akses pelayanan yang adil, terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan.
“Saya mengajak masyarakat untuk proaktif membantu pemerintah dalam pengurusan dokumen kependudukan, terutama Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi dasar bagi berbagai dokumen lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan awal dari transformasi pelayanan publik yang lebih inklusif dan responsif, serta berpihak pada masyarakat rentan. Ia juga mengajak semua pihak, termasuk legislatif, TNI/Polri, lembaga adat, dan organisasi masyarakat, untuk aktif dalam isu-isu perlindungan perempuan dan anak.
Acara ini dihadiri oleh unsur pimpinan daerah, tokoh pendidikan, dan sekitar 300 peserta. Selain penyerahan dokumen, Bupati juga melakukan pemantauan kondisi fisik bangunan sekolah. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 10.33 WIT.[yns]