Anggota DPR provinsi Papua Barat komisi II , Fachri Tura
Manokwari, BeritaJoin.com – DPR Papua Barat menegaskan komitmennya untuk mengawasi dan mengevaluasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR Papua Barat, Fachri Tuar, dalam wawancara seusai dialog membahas kebijakan pendidikan dan kesehatan di Papua Barat, Sabtu (22/3/2025).
“Kami di DPR Papua Barat siap mengakomodir segala kendala terkait pendidikan dan kesehatan gratis. Setelah Lebaran, kami akan menggelar audiensi lanjutan bersama mahasiswa, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan untuk membahas masalah ini secara mendalam,” ujar Fachri.
Khawatir Program MBG Tidak Sesuai di Papua Barat
Fachri menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap program MBG menyusul kekhawatiran masyarakat terkait potensi penyalahgunaan. Ia merujuk pada kasus keracunan siswa di beberapa daerah di Pulau Jawa yang memicu kekhawatiran serupa di Papua Barat.
“Program ini harus diawasi serius. Jika setelah evaluasi ternyata MBG tidak cocok diterapkan di Papua Barat, kami tidak segan-segan untuk menolaknya,” tegas Fachri.
Selain membahas MBG, Fachri juga menyinggung perlunya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 yang mengatur kewenangan pengelolaan pendidikan. Ia mendukung usulan agar pengelolaan SMA dan SMP dikembalikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat guna meningkatkan efektivitas kebijakan.
“Daripada memaksakan program MBG, lebih baik pemerintah fokus menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan gratis, terutama di wilayah Papua Barat yang memiliki kondisi geografis sulit dijangkau,” jelasnya.
Menurut Fachri, keberadaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang memadai jauh lebih penting daripada menjalankan program MBG secara tergesa-gesa.
“Kita harus memastikan ketersediaan guru dan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Itu adalah prioritas utama bagi masyarakat Papua Barat,” tambahnya.
Komitmen DPR Papua Barat Awasi Anggaran
Sebagai penutup, Fachri menegaskan bahwa DPR Papua Barat akan terus memantau dan mengawasi penggunaan anggaran program MBG agar transparan dan sesuai tujuan. Ia berharap audiensi lanjutan nanti menghasilkan rekomendasi konkret untuk membentuk regulasi daerah yang sesuai kebutuhan masyarakat Papua Barat.
“Kami berkomitmen untuk memperjuangkan hak pendidikan dan kesehatan gratis yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Fachri.
